uu administrasi kependudukan. Definisi yang sama juga diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. uu administrasi kependudukan

Namun, UU Administrasi Kependudukan tidak menyatakan dengan tegas apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Link PDF formasi CPNS dan PPPK 2023. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yangtentang Administrasi Kependudukan; c. Download. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Uraian . Download Free PDF. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 24: Tahun: 2013: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Desember 2013: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. tanggal entri. Ketentuan pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain : 1. Dalam UU Administrasi Kependudukan, warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun wajib memiliki KTP. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selama ini, rekrutmen pegawai baru harus menunggu satu tahun sekali. Pada masa penjajahan Jepang sistem administrasi kependudukan di Indonesia berubah. Apa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan? Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan. Permendagri No. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk. Dalam UU Administrasi Kependudukan yang baru selain 4 Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian ditambah Akta Pengesahan Anak. Dalam undang-undang, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. uu 23 tahun 2006: administrasi kependudukan: unduh: uu 24 tahun 2013: perubahan atas uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: unduh: permendagri nomor 18 tahun 2010 : pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi : unduh: permendagri nomor 19 tahun 20102. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 2. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. Administrasi Kependudukan sekarang sudah dilayani secara online atau daring. Undang-Undang;ttg perubahan uu 23 pp no. 1. 37 Tahun 2007 dan. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan regulasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; c. UU No. Dec 29, 2006 · Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Perpres 23 tahun 2023 tentang. Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 2 memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Zudan mengatakan, saat ini pihaknya masih menemukan pemerintah daerah yang menambahkan syarat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 12. PRODUK PELAYANAN. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : 1. Apalagi mata rantai panjang itu diakibatkan oleh keteledoran orang tua si anak. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. “Dalam administrasi kependudukan, penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya diatur oleh Undang-undang,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. 23 Tahun 2006). Penerapan teknologi e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan amanat U ndang-U ndang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK: Bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Barito. ILUSTRASI. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Download 47308-permendagri_nomor_7_tahun_2019. Download a2242-pp_nomor_40_tahun_2019. tentang pelaksanaan UU 23 /2006 tentang . ABSTRAK: Dalam rangka menyelenggaran urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. Judul. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. JAKARTA, KOMPAS. 8. GP ADITYA PRAWIRA NEGARA. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Jul 9, 2021 · JAKARTA, KOMPAS. administrasi kependudukan. Efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang bagaimana Disdukcapil melaksanakan kewenangannya terhadap pencatatan Data Kependudukan di Kota serang, dalam kebijakan Administrasi Kependudukan, kurang nya suatu komunikasi antara pejabat satu dengan lainnya, serta. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; d. Setiap pengesahan. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2016 Tentang Kartu Identitas Anak down load. PP Nomor 27 Tahun. Undang-Undang. MEMUTUSKAN . “Dengan merujuk ketentuan tersebut [Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk–red], maka Warga Negara. tentang Administrasi Kependudukan. Negara yang mestinya aktif mencatatkan kelahiran warga bukan warga negara (stelsel aktif negara,. Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Analisis Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan. 2. 2019/NO. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK); e. Pada UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 terdapat 14 (empat belas) poin utama perubahan, antara lain: Masa Berlaku E-KTP. UU Nomor 27 Tahun 2022. Penduduk adalah Warga Negara. Sejumlah penghayat kepercayaan mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. 23 Tahun 2006 dan PP No. Kependudukan. 000. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Memang benar untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“ UU No. Pada umumnya, peradilan administrasi negara bertujuan menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrullah mengingatkan bahwa ada sanksi yang mengancam para penyalah guna data kependudukan milik orang lain. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi. Judul. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah. Merujuk kepada Pasal 50 Undang-Undang No. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga mengatur tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia yaitu dalam pasal 34, 35 dan 36. kk, nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, kewarganegaraan, nama ibu, nama bapak, golongan darah dan lain-lain. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi kependudukan, termasuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Peraturan mengenai ini dimuat dalam Penjelasan Umum UU 23/2006 sebagaimana diubah dengan UU 24/2013 yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal. Sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai KTP ganda yang berbunyi : Pasal 63 ayat (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada. pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Gampong d. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrullah mengingatkan bahwa ada sanksi yang mengancam para penyalah guna data kependudukan milik orang lain. JAKARTA, KOMPAS. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN Status. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang. Berdasarkan Pasal 47 UU Administrasi Kependudukan, dilakukan pencatatan pengangkatan anak dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima penetapan pengadilan. Tutup. Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui . PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Pasal 1 angka 15 UU No. 2154, LL SETNEG : 3 HLM. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW II 2023 KOMPILASI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi “We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function” Hak Cipta Pusat. Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. 32/2004 tentang Pemerintah daerah 2. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Kamis (21/7/2022) secara daring di Ruang Sidang Pleno MK. Kongbeng (Juman W) 1204 kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil22 Pengelolaan SIAK bertujuan23: a. Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan o Menteri dengan kewenangan meliputi: a. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. a. Pengangkatan Anak. Oct 13, 2011 · UU No. Aug 15, 2019 · Latar Belakang. Pasca dikabulkannya uji materil UU Administrasi Kependudukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kini kedudukannya sejajar dengan agama-agama yang lebih dulu diakui oleh peraturan perundang-undangan, serta. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendokumentasian Administrasi KependudukanJudul : Nama NPM UNIVERSITAS MEDAFT AREA PRO GRAM PASCASARJAIIA MAGTSTER ILMU AI}MIMSTRASI PUBLIK HALAMAN PERSETUJUAN Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Huruf a Pada UU No. "Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di. Tujuan perubahan kebijakan administrasi kependudukan. Tahapan dalam mengumpulkan data yaitu melalui metode wawancara (Interview) dan Observasi (Observation). *Corresponding author:. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. PERSP EKTIF, 9(2): 465-482. Selama ini pembuatan akte kelahiran diatur dalam UU No. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UU 23 TAHUN 2006 DIPERBAHARUI UU 24 TAHUN 2013. Lebih lanjut, Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. JAKARTA. Dalam Pasal 63 ayat 1. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan. Tipe Dokumen. Pasca dikabulkannya uji materil UU Administrasi Kependudukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kini kedudukannya sejajar dengan agama-agama yang lebih dulu diakui oleh peraturan perundang-undangan, serta keberadaannya dapat dicantumkan. ID : 16 HLM. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan. Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal. Uji materi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 terhadap undang-undang administrasi kependudukan. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 10 tahun 1992 pada tanggal 16 April 1992 telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan adanya perubahan besar yang terjadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukanTerima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Download Permendagri 109 Tahun 2019 PDF. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1991), SEMA/PERMA, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fatwa MUI, dan lain sebagainya,” papar Hartini. Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. Mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan bahwa WNA diperbolehkan memiliki e-KTP. melayani urusan Administrasi Kependudukan sehingga memunculkan kebingungan dan berpotensi pada terjadinya tindakan Maladministrasi; Beberapa desa ditemukan tidak memiliki media penyebaran informasi pelayanan Administrasi Kependudukan, sementara pada Pasal 8 huruf e angka (2) Permendes Nomor 22 Tahun 2016 dan Pasal 6 Ayat 2. Penjabaran lebih lanjut pelaporan ke KBRI atau kantor perwakilan Indonesia itu dijelaskan dalam Pasal 70-73 Peraturan Presiden (Perpres) No. bahwa dalam rangka mewujudkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Para Pengunjung memberi selamat kepada Pemohon Prinsipal seusai sidang pengucapan amar putusan perkara pengujian UU Administrasi Kependudukan, Selasa (7/11) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Penyebarluasan data kependudukan dengan cara melawan hukum terancam pidana hingga 2 tahun penjara, dengan denda Rp25. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 2: Tahun: 2023: Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARINGPasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan mengatakan Peristiwa Penting yang terjadi meliputi meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. , mendalilkan bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen. UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UU 23 TAHUN 2006 DIPERBAHARUI UU 24 TAHUN 2013. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Penduduk adalah Warga. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Baca Juga:. Kementerian PANB Pacu. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Uu administrasi kependudukan. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 5. 2. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 4. . menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. Selain kesalahan dalam. Di dalam UU Administrasi Kependudukan, Negara menjamin perlindungan hak asasi manusia tidak hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang . Nomor 23 TAhun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Rabu (11/12). 1. 05. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Kategori Download. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kirim. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi. ABSTRAK: CATATAN:Di dalam UU No. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya Melebih Batas Waktu 1 (Satu) Tahun. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. Mengingat : 1. Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL SRI SUWARNI. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: ” Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke. 2019. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data.